The Previous of 12 Governors and 17 Mayors Never had a plan to close Dolly
Commercial
sex workers (CSWs) Dolly had no idea about the policies mayor of
Surabaya, Tri Rismaharini, which supported Governor of East Java,
Soekarwo, to close Dolly. For 12 the governor of East Java, Surabaya mayor and 17 had never questioned the existence of Dolly.
"East Java since Ario Soerjo Hero Member RM led to Imam Utomo, and Surabaya since Radjamin Nasution led to Bambang DH, never had plan to close Dolly. Is it only because of the efforts Risma imaging and Soekarwo?" said a prostitute in a dialogue in theater titled "Dolly your history Now", which was held in Jakarta, Saturday (14/06/2014).
Conversations conducted three prostitutes in the lobby of a house in the Dolly also discusses that the government should not intervene about the moral affairs of its citizens.
"Let our own moral affairs are taken care of, wong government is depraved moral course, there are still likes corruption, and many women who still love to snack," said one of the prostitutes.
At the end of the dialogue, the trio is committed to a policy against Surabaya City Government in land cover their sustenance are already tens of years.
"The government thinks we are sleeping, the government has been beating the drums of war, we must fight," asked one of the prostitutes.
The theater is the localization of media workers protest over closure policy. With framed theater, Dolly Localization Workers Front Chairman, Saputra, hope, the message delivered to the public can be more intact.
"Language resistance through art containers also be an effort to convey the aspirations of sex workers and workers localization premises more polite and respectful way," he explained.
The players of this theater, purely consists of the sex workers, residents, PKL localization, as well as house maids in the localization.
In addition to the guesthouse lobby Dolly takes place. Setting location also took home the 2nd floor of City Hall is described as Surabaya.
"East Java since Ario Soerjo Hero Member RM led to Imam Utomo, and Surabaya since Radjamin Nasution led to Bambang DH, never had plan to close Dolly. Is it only because of the efforts Risma imaging and Soekarwo?" said a prostitute in a dialogue in theater titled "Dolly your history Now", which was held in Jakarta, Saturday (14/06/2014).
Conversations conducted three prostitutes in the lobby of a house in the Dolly also discusses that the government should not intervene about the moral affairs of its citizens.
"Let our own moral affairs are taken care of, wong government is depraved moral course, there are still likes corruption, and many women who still love to snack," said one of the prostitutes.
At the end of the dialogue, the trio is committed to a policy against Surabaya City Government in land cover their sustenance are already tens of years.
"The government thinks we are sleeping, the government has been beating the drums of war, we must fight," asked one of the prostitutes.
The theater is the localization of media workers protest over closure policy. With framed theater, Dolly Localization Workers Front Chairman, Saputra, hope, the message delivered to the public can be more intact.
"Language resistance through art containers also be an effort to convey the aspirations of sex workers and workers localization premises more polite and respectful way," he explained.
The players of this theater, purely consists of the sex workers, residents, PKL localization, as well as house maids in the localization.
In addition to the guesthouse lobby Dolly takes place. Setting location also took home the 2nd floor of City Hall is described as Surabaya.
Pekerja seks komersial
(PSK) Dolly tidak habis pikir tentang kebijakan Wali Kota Surabaya, Tri
Rismaharini, yang didukung Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, untuk menutup
lokalisasi Dolly. Sebab 12 gubernur Jatim, dan 17 wali kota Surabaya
sebelumnya tidak pernah mempersoalkan keberadaan Dolly.
"Jatim sejak dipimpin RM Tumenggung Ario Soerjo hingga Imam Utomo, dan Surabaya sejak dipimpin Radjamin Nasution hingga Bambang DH, tak pernah persoalkan Dolly. Apa ini hanya karena upaya pencitraan Risma dan Soekarwo?" kata seorang PSK dalam sebuah dialog di pentas teater berjudul "Dolly Riwayatmu Kini", yang digelar di Surabaya, Sabtu (14/6/2014).
Perbincangan yang dilakukan tiga orang PSK di lobi sebuah wisma di Dolly itu juga membahas bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur soal urusan moral warganya.
"Urusan moral biar kami sendiri yang urus, wong pemerintah saja moralnya masih bejat, ada yang masih suka korupsi, dan banyak yang masih suka jajan perempuan," kata salah seorang PSK.
Di akhir dialog, ketiganya berkomitmen untuk melawan kebijakan Pemkot Surabaya dalam penutupan lahan rezeki mereka yang sudah puluhan tahun.
"Pemerintah mengira kita ini tidur, pemerintah sudah menabuh genderang perang, kita harus melawan," ajak salah seorang PSK.
Pementasan teater itu adalah media protes pekerja lokalisasi atas kebijakan penutupan. Dengan dibingkai pertunjukan teater, Ketua Front Pekerja Lokalisasi Dolly, Saputra, berharap, pesan yang disampaikan kepada masyarakat bisa lebih utuh.
"Bahasa perlawanan melalui wadah kesenian juga menjadi bentuk upaya menyampaikan aspirasi para PSK dan pekerja lokalisasi denga cara lebih santun dan terhormat," jelasnya.
Para pemain teater ini, murni terdiri dari kalangan PSK, warga, PKL lokalisasi, serta pelayan wisma di lokalisasi tersebut. Selain mengambil setting lobi wisma Dolly. Setting lokasi juga mengambil lantai 2 wisma yang digambarkan sebagai Balaikota Surabaya.
"Jatim sejak dipimpin RM Tumenggung Ario Soerjo hingga Imam Utomo, dan Surabaya sejak dipimpin Radjamin Nasution hingga Bambang DH, tak pernah persoalkan Dolly. Apa ini hanya karena upaya pencitraan Risma dan Soekarwo?" kata seorang PSK dalam sebuah dialog di pentas teater berjudul "Dolly Riwayatmu Kini", yang digelar di Surabaya, Sabtu (14/6/2014).
Perbincangan yang dilakukan tiga orang PSK di lobi sebuah wisma di Dolly itu juga membahas bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur soal urusan moral warganya.
"Urusan moral biar kami sendiri yang urus, wong pemerintah saja moralnya masih bejat, ada yang masih suka korupsi, dan banyak yang masih suka jajan perempuan," kata salah seorang PSK.
Di akhir dialog, ketiganya berkomitmen untuk melawan kebijakan Pemkot Surabaya dalam penutupan lahan rezeki mereka yang sudah puluhan tahun.
"Pemerintah mengira kita ini tidur, pemerintah sudah menabuh genderang perang, kita harus melawan," ajak salah seorang PSK.
Pementasan teater itu adalah media protes pekerja lokalisasi atas kebijakan penutupan. Dengan dibingkai pertunjukan teater, Ketua Front Pekerja Lokalisasi Dolly, Saputra, berharap, pesan yang disampaikan kepada masyarakat bisa lebih utuh.
"Bahasa perlawanan melalui wadah kesenian juga menjadi bentuk upaya menyampaikan aspirasi para PSK dan pekerja lokalisasi denga cara lebih santun dan terhormat," jelasnya.
Para pemain teater ini, murni terdiri dari kalangan PSK, warga, PKL lokalisasi, serta pelayan wisma di lokalisasi tersebut. Selain mengambil setting lobi wisma Dolly. Setting lokasi juga mengambil lantai 2 wisma yang digambarkan sebagai Balaikota Surabaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar